Hari ini (20-2-2008), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin rapat terbatas (Ratas) Bidang Kesehatan di Kantor Depkes, Jakarta. Ratas dihadiri para menteri di lingkungan Kementerian Kesejahteraan Rakyat, beberapa Menteri Koordinator, Kepala BKKBN, Kepala Badan POM, Kepala Badan Pusat Statistik, Pejabat Eselon I dan II Depkes serta Direktur RS Vertikal.

Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) dalam laporannya menyatakan prioritas Pembangunan Kesehatan pada tahun 2005 – 2009 diutamakan pada upaya-upaya Kesehatan Ibu dan Anak, Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Penanggulangan Penyakit Menular, Gizi Buruk dan Krisis Kesehatan Akibat Bencana serta Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, Tertinggal, dan Daerah Perbatasan serta Pulau-Pulau Terluar.

Tahun 2007

Pembangunan Kesehatan yang telah dicapai sampai tahun 2007. Angka Kematian Bayi (AKB) telah dapat diturunkan dari 30,8 per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2004 menjadi 29,4 pada tahun 2005, 28.1 pada tahun 2006 dan 26.9 pada tahun 2007. Angka Kematian Ibu (AKI) berhasil diturunkan dari 270 per 100.000 KH pada tahun 2004 menjadi 262 pada tahun 2005, 255 pada tahun 2006 dan 248 pada tahun 2007. Gizi Kurang pada Balita berhasil diturunkan dari 25.8% pada tahun 2003 menjadi 24.7% pada tahun 2005, 23.6% pada tahun 2006 dan 21.9% pada tahun 2007. Umur Harapan Hidup (UHH) berhasil ditingkatkan dari 66.2 tahun pada tahun 2004 menjadi 69.8 tahun pada tahun 2005, 70.2 tahun pada tahun 2006 dan 70.5 tahun pada tahun 2007.

Pemanfaatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin pada tahun 2007, tetap tinggi. Data sampai dengan bulan November 2007 menunjukkan, rawat jalan tingkat lanjut di RS menurun dari 6.9 juta pada tahun 2006 menjadi 5 juta kunjungan pada tahun 2007. Penurunan kunjungan ini disebabkan telah makin baiknya sistem rujukan dan menurunnya moral hazard peserta program. Sedangkan untuk rawat inap tingkat lanjut di RS relatif tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan yang bermakna, yaitu sekitar 1.5 juta pasien pada tahun2006 maupun 2007.

Pelayanan Khusus untuk Pasien Miskin dengan diagnosa Persalinan meningkat dari 374.468 pada tahun 2005 menjadi 501.622 kasus pada tahun 2006 dan 565.711 kasus pada tahun 2007. Hemodialisa meningkat dari 4.862 pada tahun 2005 menjadi 5.418 kasus pada tahun 2006 dan 9.893 kasus pada tahun 2007. Operasi Jantung meningkat dari 380 pada tahun 2005 menjadi 2.950 kasus pada tahun 2006 dan 4.743 kasus pada tahun 2007. Operasi cesar meningkat dari 1.254 pada tahun 2005 menjadi 7.141 kasus pada tahun 2006 dan 5.637 kasus pada tahun 2007. Laparatomi meningkat dari 162 pada tahun 2005 menjadi 983 kasus pada tahun 2006 dan 1.281 kasus pada tahun 2007. Operasi Kanker dari 780 pada tahun 2005 menjadi 617 kasus pada tahun 2006 dan 542 kasus pada tahun 2007. Open Reduction Fraktur meningkat dari 96 pada tahun 2005 menjadi 2.744 kasus pada tahun 2006 dan 18.428 kasus pada tahun 2007.

Perkembangan Penanggulangan Penyakit Menular juga telah mencapai hasil yang cukup menggembirakan. Kasus AIDS memang meningkat, ini menunjukkan surveilan yang baik, diikuti dengan upaya pengobatan dan pencegahan agar tidak menular. Angka kesakitan penyakit TB menurun dari 107 per 100.000 pada tahun 2005 menjadi 102 per 100.000 penduduk pada tahun 2007. Angka kesakitan penyakit Malaria juga menurun demikian pula dengan angka kematiannya, yakni dari 0.92% pada tahun 2005 menjadi 0.2% pada tahun 2007. Kasus DBD memang meningkat tahun demi tahun akibat penangnan lingkungan yang kurang baik, namun demikian angka kematiannya dapat ditekan dari 1. 36% pada tahun 2005 menjadi 1% pada tauh 2007.

Kejadian bencana tahun 2007 frekuensinya meningkat bila dibanding tahun 2006, namun berskala lokal sehingga dampak terhadap kesehatan masyarakat tidak begitu besar. Untuk menangani masalah kesehatan akibat bencana secara tepat dan tepat, telah dibangun dan dikembangkan 10 PPK Regional lengkap dengan sarana dan prasarananya, logistik dan tenaga kesehatan yang siap digerakkan setiap saat. Lokasi PPK Regional terdapat di Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Denpasar, Makasar, dan Manado.

Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, dari tahun ke tahun diupayakan untuk ditingkatkan. Untuk dokter spesialis pada tahun 2005 terdapat 685 dokter spesialis, tahun 2006 meningkat menjadi 917 dan tahun 2007 menjadi 1.025 dokter spesialis. Untuk dokter dan dokter gigi, pada tahun 2005 terdapat 2.416 orang, tahun 2006 menjadi 3.552 orang dan tahun 2007 menjadi 3.905 orang. Tenaga bidan di desa, pada tahun 2005 terdapat 15.493 bidan, tahun 2006 menjadi 15.951 bidan dan tahun 2007 menjadi 18.317 bidan.<./p>

Jumlah sarana pelayanan kesehatan tahun 2005-2007 meliputi : rumah sakit, 1.268 unit (2005), 1.292 unit (2006) dan 1.319 unit (2007). Puskesmas 7.669 unit (2005), 7.841 unit (2006) dan 8.114 unit (2007). Puskesmas Pembantu (Pustu), tahun 2005 sebanyak 22.002 unit, 22.171 unit tahun 2006 dan 22.347 unit tahun 2007. Puskesmas Keliling (Pusling) Roda empat, 5.064 unit tahun 2005, menjadi 6.341 unit tahun 2006 dan 6.544 unit tahun 2007. Pusling Air, tahun 2005 sebanyak 591 unit, tahun 2006 menjadi 622 unit dan tahun 2007 menjadi 644 unit. Posyandu, pada tahun 2005 sebanyak 228.659 unit, tahun 2006 menjadi 248.358 unit dan tahun 2007 menjadi 269.202 unit. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) pada tahun 2006 sebanyak 12.942 meningkat menjadi 33.910 Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) sebanyak 200 unit pada tahun 2006 bertambah menjadi 600 pada tahun 2007. Ketersediaan sarana kesehatan dirasakan sudah memadai karena setiap ibukota propinsi dan kabupaten/kota sudah memiliki RSU (kecuali propinsi dan kabupaten/kota yang dimekarkan), setiap kecamatan minimal sebuah Puskesmas dan dibangunnya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) maka 56.000 desa dari 70.000 desa sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas Pembantu dan Poskesdes).

Pelayanan kesehatan untuk daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan pulau terluar. Telah dilakukan penambahan 10 unit RS Lapangan termasuk SDMnya. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan, 1 unit di Sumut dan 1 unit di Papua. Peningkatan peralatan pada 101 Puskesmas prioritas. Penambahan penyediaan sarana mobilitas berupa 22 Puskesmas Keliling (Pusling) Air dan 12 Pusling roda empat di Puskesmas prioritas.

Pelayanan kesehatan haji di Arab Saudi tahun 2007 telah membaik. Sementara jumlah kematiannya juga menurun 29% dibanding tahun 2006.

Dalam pelaksanaan Good Governance, Depkes telah melakukan perbaikan dengan mengadakan proses lelang dengan terbuka dan transparan. Hasil efisiensi cukup bermakna, dimana uang negara dapat dihemat sebesar Rp 104.2 M atau senilai dengan 11.7 % dari alokasi dana sebesar Rp 893.5 Milyar.

Rencana Tahun 2008

Dalam rangka percepatan penurunan AKI dilakukan melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4) yang pada tahun 2007 dikembangkan di 88 Kabupaten/Kota, pada tahun 2008 akan diperluas di seluruh Indonesia. Kemampuan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) di Puskesmas dan dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Khusus (PONEK) RS terus ditingkatkan. Melalui DAK tahun 2008 dialokasikan dana untuk pembangunan UTD baru di 129 RSU Kabupaten/Kota dan renovasi UTD di 16 RSU.

Dalam rangka percepatan penurunan AKB akan dilakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Untuk memantau perkembangan dan kesehatan bayi dan anak, penggunaan buku KIA diperluas di seluruh Indonesia. Tata laksana penangan asfiksia (bayi lahir tidak bisa menangis spontan) dan BBLR terus ditingkatkan. Kemampuan PONED di Puskesmas dan PONEK di RS terus ditingkatkan.

Percepatan pemenuhan dokter spesialis. Sebagai tindak lanjut Ratas Bidang Kesehatan dengan Presiden tanggal 13 Maret 2007, pada tahun 2008, akan diberikan bantuan pendidikan dokter spesialis dan tenaga penunjangnya, yaitu: peserta 7 program studi sebanyak 700 orang, D4 tenaga kesehatan mitra dokter spesialis sebanyak 160 orang, bidan komunitas sebanyak 200 orang. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan spesialistik di daerah yang kurang diminati dokter spesialis, akan ditempatkan 197 orang residen senior.

Empat kegiatan pokok dalam program penyakit menular akan terus ditingkatkan meliputi pencegahan, survelans, diagnosis dini, dan pengobatan yang tepat serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penyakit-penyakit utama (AIDS, TB, Malaria dan DBD), akan dilakukan intervensi khusus yaitu: pengendalian HIV/AIDS melalui skrining darah donor, pencegahan penularan dari ibu ke anak, dan peningkatan penggunaan kondom. Pengendalian TB Paru melalui penemuan kasus secara aktif, mengembangkan metode RDT (Rapid Diagnosis Test). Pengendalian Malaria melalui penemuan kasus secara aktif. Sedangkan pengendalian DBD melalui peningkatan sistem deteksi dini dan penanggulangan KLB DBD.

Program perbaikan gizi masyarakat yang akan ditingkatkan intensitasnya adalah revitasilasi Posyandu dan pemberian ASI ekslusif dengan inisiasi menyusui dini bayi baru lahir. Sedangkan untuk menanggulangi kurang gizi pada anak Balita, terutama pada keluarga miskin, akan diberikan MP-ASI. Sesuai arahan Presiden pada Ratas tahun lalu, untuk memikirkan pengembangan World Class Hospital, Depkes telah melakukan langkah-langkah penjajagan visibility study. Untuk saat ini (tahap I) dikembangkan di 3 wilayah, yaitu untuk Indonesia Barat di Padang (RSUP Jamil), Bagian Tengah di Jakarta (RSCM) dan Bagian Timur di Denpasar (RS Sanglah). Karena keterbatasn dana, untuk tahun 2008 akan dimulai di RSCM dengan peningkatan sarana dan prasarananya yang diikuti dengan SDM dan penyesuaian standar pelayanannya.

Program obat dan perbekalan dilaksanakan dalam rangka menjamin ketersediaan obat di masyarakat dengan harga yang terjangkau dengan mutu dan keamanan yang terjamin. Antara lain dengan adanya Peraturan Presiden No. 94 tahun 2007 yang mengatur pengendalian dan pengawasan atas pengadaan maupun penyaluran bahan obat spesifik bahan obat dan alkes yang berfungsi sebagai obat dan Peraturan Presiden No. 95 tahun 2007 yang mengatur bahwa pengadaan obat dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung dengan mengacu pada kaidah yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan No. 102/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Obat-obatan yang dibiayai anggaran pemerintah.

Masalah Potensial Tahun 2008 Anggaran Pembangunan Kesehatan terbatas. Dimana APBN Depkes tiap tahunnya hanya berkisar 2.5% dari APBN Nasional. Alokasi APBD untuk kesehatan juga terbatas. Pemanasan Bumi akan menyebabkan tempat perkembangbiakan vektor penyakit seperti Malaria, DBD, dll akan meningkat. Berbagai bencana baik karena alam ataupun ulah manusia, diperkirakan masih sering terjadi. Selain itu, kemiskinan juga masih menjadi masalah utama dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Selain itu, pemahaman demokratisasi masih dangkal dan pemahaman serta pelaksaan Desentralisasi termasuk didang kesehatan, masih jauh dari harapan.

APBN Depkes 2008

APBN Depkes terlihat meningkat dari tahun ke tahun, yaitu Rp 11,1 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 13,9 triliun pada tahun 2006, Rp 18,7 triliun pada tahun 2007 dan Rp 19, 7 triliun pada tahun 2008. Upaya terobosan yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah Desa Siaga, P4K, Jaminan Ketersediaan dan Stabilitas Harga Obat, Keberlangsungan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin/Askeskin, Reformasi WHO dan Save Papua.

Desa Siaga adalah Desa yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan. Desa Siaga yang telah dicanangkan tahun 2006 ditargetkan semua desa di Indonesia menjadi Desa Siaga pada tahun 2009.

P4K yang dicanangkan tahun 2007 dan telah disosialisasikan di 33 provinsi baru mencakup 88 kabupaten/kota. Pada tahun 2008 akan diperluas ke seluruh kabupaten/kota.

Keberlangsungan Program JPKMM/Askeskin yaitu dengan peningkatan, penguatan pengelolaan program JPKMM meliputi : percepatan penyelesaian pendataan sasaran maskin, penerapan information technology, pemisahan fungsi pengelola dengan pembayar, percepatan pembayaran klaim antara lain dengan membentuk Tim Verifikasi Independen, pembayaran langsung ke rekening Puskesmas dan Rumah Sakit, pemberlakukan paket pelayanan di rumah sakit dan peningkatan peran pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam fungsi pengelola, koordinasi dan pengawasan/pengendalian. Tahun 2008, Depkes tetap bekerjasama dengan PT Askes mengelola Program JPKMM/Askeskin.

Reformasi WHO dilakukan untuk memperjuangkan keadilan antara negara-negara anggota WHO dalam benefit sharing of Viruses Influenza dengan mengubah Global Influenza Surveilance Network (GISN) yang berlaku tidak adil selama 50 tahun. Mencegah kerugian pada PT. Bio Farma, karena WHO akan mengubah imunisasi terhadap penyakit polio dari OPV (Oral Polio Vaccine) yang terbukti ampuh mencegah penyakit polio pada anak menjadi IPV (Injection Polio Vaccine).

Save Papua dilakukan untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Papua melalui Mobile Clinic (MC) yang dilaksanakan secara integrasi untuk penemuan kasus AIDS, Malaria dan TB yang ditindaklanjuti dengan upaya pengobatan, perawatan dan rehabilitasi. MC dilengkapi peralatan kesehatan sesuai keperluan, tenaga dokter, bidan, perawat, tenaga laboratorium dan petugas lainnya yang mencakup seluruh penduduk dan merupakan kegiatan kunjungan rumah. Total alokasi anggaran bersumber dari APBN Depkes, Dana Perimbangan dan sumber lainnya dari hibah (National Petrolium dan GF-ATM) sebesar Rp 765,1 milyar.